Pendidikan untuk Rakyat Yang Perlu Di ketahui

Regusrl.com – Tuhan bersama orang miskin. Ibnu Arabi menyatakan: mereka (yang berkuasa) adalah pelayan rakyat, pelindung rakyat dari kedzaliman. Orang miskin dapat dikategorikan orang-orang yang tertindas, terdzalimi. Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan, bukan uang tunai atau sembako. Oleh sebab itu, tugas wajib pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah menyediakan pendidikan buat keluarga miskin.

Saat kita “merayakan” bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita menjenguk saudara-saudara kita yang belum sempat mengenyam pendidikan dengan baik. Menurut studi ACDP (Analytical & Capacity Development Partnership) bertajuk “Overview of The Education Sector in Indonesia 2012: Achievements and Challenges”, kita telah berhasil mendorong anak usia sekolah masuk ke sistem pendidikan lewat program wajib belajar. Secara bertahap, pada tahun 1984 wajib belajar 6 tahun dan tahun 1994 wajar 9 tahun. Semuanya di era Orde Baru. Ada tuntutan, dan sudah menjadi program pemerintahan Jokowi-JK, bahwa wajib belajar ini ditingkatkan hingga 12 tahun atau lulus SMA.

Seberapa penting program wajib belajar ini buat keluarga miskin? Seiring dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan di semua level, biaya pendidikan juga semakin membumbung tinggi. Guru mendapat gaji dan tunjangan yang lebih baik lewat sertifikasi. Fasilitas sekolah diperbaiki dan ada yang dibangun baru. Teknologi mulai diperkenalkan ke sistem pengajaran. Kurikulum baru diterapkan dengan pendekatan riset yang baik. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) hadir dan aktif hampir di semua provinsi. Proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan pengelola pendidikan lainnya semakin profesional. Semua ikhtiar itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Akibatnya, ongkos pendidikan semakin tak terjangkau bagi kalangan miskin. www.pelajaran.co.id/

Untunglah, negara melalui APBN wajib menyediakan 20% dari anggaran tahunan untuk pendidikan. Beberapa pemerintahan daerah bahkan mengalokasikan sampai 30%-40% dari anggarannya untuk sektor pendidikan. Yang menjadi masalah adalah alokasi besar-besaran itu belum memberi dampak positif ke peningkatan mutu pendidikan kita. Penyebabnya: 80%-85% dari anggaran sektor pendidikan itu lari ke gaji dan tunjangan guru saja. Artinya, dana besar untuk pendidikan hanya habis untuk pengeluaran rutin dan biaya hidup. Sedikit sekali untuk pelatihan guru, pengadaan alat praktikum, pembangunan infrastruktur sekolah, atau bentuk investasi lainnya yang tak kalah pentingnya untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Cara pemerintah menghabiskan anggaran ini menyusahkan keluarga miskin, karena kemiskinan itu searah dengan angka putus sekolah. Menurut data ACDP, kelompok kuartil 1 (dari 5 kuartil pendapatan: 1 termiskin dan 5 terkaya) justru yang paling banyak putus sekolah: 64,4% di tingkat SD dan 50% di tingkat SMP. Artinya, anak keluarga miskin berpeluang besar tidak lulus SD dan SMP. Informasi ini sangat menyedihkan.

Baca artikel pendidikan lainnya :